Kamis, 31-Juli-2014 08:01
Layanan Kesehatan 
Penanganan Rehabilitasi Bagi Terpidana/Terdakwa Pengguna Narkoba
Sabtu, 07-April-2012 00:42

Pada tahun 2011, Badan Narkotika Nasional mengeluarkan Peraturan Kepala BNN Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka Atau Terdakwa Penyalahguna, Korban Penyalahgunaan, Dan Pecandu Narkotika. 

Peraturan ini pada intinya dimaksudkan memberikan pelayanan rehabilitasi bagi korban pecandu narkoba, yang secara spesifik bertujuan untuk :

  1. Menjadi pedoman teknis dalam penanganan Penyalah Guna yang ditetapkan sebagai Tersangka atau Terdakwa untuk dapat menjalani Rehabilitasi Medis dan/atau Rehabilitasi Sosial selama proses peradilan;
  2. Pelaksanaan penempatan Tersangka atau Terdakwa dalam lembaga yang menyelenggarakan Rehabilitasi Medis dan/atau Rehabilitasi Sosial dapat dilakukan secara tepat, transparan, dan akuntabel.

Penyalahguna, korban penyalahgunaan, dan pecandu narkotika yang ditetapkan sebagai tersangka atau terdakwa dalam perkara tindak pidana narkotika dan perkursor narkotika selama proses peradilan perlu penanganan secara khusus melalui penempatannya dalam lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial guna memperoleh pengobatan dan perawatan dalam rangka pemulihan.

Sebagaimana diketahui orang yang telah mencapai taraf kecanduan dibutuhkan waktu yang lama dalam proses penyembuhannya, tidak bisa terjadi seketika seperti yang diharapkan oleh seorang pecandu atau masyarakat. Pemulihan adalah suatu proses yang dinamis dan progresif.

Dalam Peraturan No 2 Kepala BNN, seorang tersangka atau terdakwa diperbolehkan atau diijinkan untuk menjalani rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial di luar Lembaga Pemasyarakatan, sebagaimana ketentuan Pasal 3. Namun demikian, selain peraturan ini baru diterbitkan dan kurangnya sosialisasi, sebagian besar korban pengguna narkoba masih kesulitan dalam mengajukan permohonan.

Tata cara pengajuan bagi korban pengguna narkoba yang dalam proses persidangan diatur dalam Bab III Peraturan BNN, yakni;

Pasal 3

 

  1. Tersangka atau Terdakwa yang sedang dalam proses peradilan dalam perkara tindak pidana Narkotika dan Perkursor Narkotika dapat menjalani Rehabilitasi Medis dan/atau Rehabilitasi Sosial di luar rumah tahanan negara berdasarkan permohonan.
  2. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis oleh Pemohon kepada Penyidik, Jaksa Penuntut Umum, atau Hakim sesuai dengan tingkat pemeriksaan perkara.

Pasal 4

 

  1. Dalam hal permohonan diajukan kepada Penyidik, tembusan permohonan disampaikan kepada Kepala BNN.
  2. Permohonan yang diajukan kepada Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta berkas permohonan disampaikan melalui Loket Pelayanan Rehabilitasi BNN.

Pasal 5

Permohonan yang diajukan kepada Penyidik sekurang-kurangnya harus memuat:

  1. Identitas Pemohon;
  2. Hubungan Pemohon dengan Tersangka; dan
  3. Uraian pokok perkara yang disusun secara kronologis.

Pasal 6

  1. Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditandatangani oleh Pemohon di atas Materai 6000 dan dibuat rangkap 4 (empat) dengan melampirkan:
  1. pas photo Tersangka;
  2. fotokopi Kartu Keluarga;
  3. fotokopi KTP/ SIM Pemohon dan fotokopi KTP/SIM Tersangka;
  4. fotokopi surat nikah apabila Tersangka adalah suami/Istri;
  5. fotokopi surat kuasa khusus, apabila pemohon adalah kuasa hukum;
  6. fotokopi surat penangkapan;
  7. fotokopi surat penahanan;
  8. surat keterangan dari tempat yang bersangkutan pernah atau sedang menjalani Rehabilitasi Medis dan/atau Rehabilitasi Sosial;
  9. surat permohonan dari Penyidik untuk melakukan pemeriksaan kesehatan/psikiatri terhadap Tersangka;
  10. surat pernyataan bahwa dalam pengurusan permohonan tidak dipungut biaya.

      2. Pemohon harus menunjukkan surat penangkapan dan/atau penahanan asli untuk mengecek                 kesesuaian fotokopi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan huruf g.

      3. Format surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j tercantum dalam                       Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

Pasal 7

Tata cara pengajuan permohonan dan persyaratan permohonan yang diajukan kepada Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim sesuai dengan peraturan perundang-undangan instansi yang bersangkutan.

Dalam peraturan ini BNN membentuk tim yang disebut sebagai Tim Penanganan Penyalahgunaan Narkoba, terdiri dari;

  1. Kepala BNN sebagai Pelindung;
  2. Inspektur Utama BNN sebagai Pengawas;
  3. Sekretaris Utama BNN sebagai Penasehat;
  4. Deputi Rehabilitasi BNN sebagai Penanggung jawab;
  5. Deputi Hukum dan Kerja Sama BNN sebagai Ketua Tim;Deputi Pemberantasan BNN sebagai Koordinator Kajian Jaringan Narkotika;
  6. Direktur Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat BNN sebagai Koordinator Kajian Medis;
  7. Direktur Hukum Deputi Hukum dan Kerjasama BNN sebagai Koordinator Kajian Hukum; dan
  8. Perwakilan dari Deputi Bidang Pemberantasan BNN, Deputi Bidang Rehabilitasi BNN, dan Direktorat Hukum Deputi Bidang Hukum dan Kerjasama BNN sebagai Sekretaris dan Anggota Tim.

Tim Penanganan Penyalahgunaan yang terdiri dari dokter, penyidik jaringan peredaran dan tim bantuan hukum ini bertugas melakukan asesmen dan kajian medis, psiko, dan sosial terhadap tersangka atau terdakwa penyalahguna narkoba. Selain itu, Tim juga melakukan kajian jaringan narkotika mengenai keterkaitan tindak pidana dengan tersangka atau terdakwa; dan  juga melakukan kajian hukum. 

Dalam melakukan asesmen, Tim ini dapat meminta keterangan kepada tersangka atau terdakwa dan pihak lain yang terkait. Hasil asesmen kemudian digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan apakah permohonan tersebut diterima atau tidak. Ketika permohonan yang disampaikan terpidana ditolak, maka Tim Penanggulangan akan memberitahukan kepada pemohon disertai alasan-alasan penolakan. Sebaliknya, jika permohonan tersebut dikabulkan, Tim akan memberikan rekomendasi penempatan tersangka dalam lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial.

Penempatan tersangka atau terdakwa dapat dilakukan dalam lembaga yang dikelola dan dibina oleh BNN atau lembaga lainnya yang ditetapkan Menteri Kesehatan dan Menteri Sosial berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Bagi Pecandu Narkotika.

Dengan ketentuan tersebut, maka arti pentingnya penerapan rehabilitasi bagi pelaku penyalahgunaan narkoba adalah pengobatan, perawatan pecandu dan ketergantungan narkoba. Hal ini disebabkan pelaku pemakai dan pecandu narkoba merupakan korban dari peredaran gelap narkoba. Kebijakan untuk merehabilitasi para pecandu narkotika, baik yang berstatus bebas maupun dalam proses hukum merupakan kebutuhan mendesak dan perlu untuk segera dilakukan. Hal ini untuk mengurangi pasar atau konsumen narkoba di Indonesia, mengingat perkembangan kasus narkotika di Indonesia dari tahun ke tahun menunjukan kecenderungan meningkat.

Dalam proses rehabilitasi setidaknya ada tiga tahap yang perlu dilalui:

Pertama, Penanganan Medis. Upaya penanganan medis bertujuan untuk menyembuhkan kondisi fisik korban. Karena efek yang timbul dari pemakaian narkoba berakibat pada kerusakan organ tubuh seperti jantung, paru-paru, ginjal maupun jaringan syaraf. Kadar kerusakan masing-masing korban pengguna berbeda-beda, tergantung dari besar-kecilnya dalam mengkonsumsi narkoba. Melalui penanganan medis ini diharapkan organ tubuh yang terganggu dapat berfungsi kembali secara normal.

Kedua, Penanganan Psikologis. Setelah kondisi fisik penderita telah pulih maka dilakukan penangan psikis karena korban penyalahguna narkoba juga mengalami gangguan psikis yang sangat labil, disertai rasa ketakutan luar biasa dan curiga kepada siapa saja bahwa dirinya sewaktu-waktu bisa diserahkan ke Polisi. Belum lagi merasa dikucilkan dalam lingkungan masyarakat, sehingga dalam hal ini dibutuhkan psikolog yang mampu memberikan motivasi dan menumbuhkan kembali kesadaran serta rasa percaya diri terhadap dirinya sendiri.

Ketiga, Penanganan Religius. Hal ini juga sangat dibutuhkan bagi korban penyalahgunaan narkoba. Karena dari sisi moral, korban pengguna narkoba bisa dikatagorikan mengalami kerusakan mental maupun moral. Penanganan religius dilakukan melalui peningkatan pemahaman dan pengamalan ajaran agama sesuai kepercayaan yang dianut masing-masing individu.

Komentar(0 komentar)
Jumat, 06-April-2012 22:40
DAPATKAN BUKU
Pemerintah Indonesia mengkatagorikan narkoba sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime) sekaligus kejahatan transnasional...
Selasa, 25-Desember-2012 02:48
Tabloid Dwi Mingguan
Tabloid Suara Gepenta News terbit Dwimingguan. Mengungkap ragam informasi tentang Narkoba, Tawuran dan Anarkis. 
Polling
Apakah anda setuju jika korban pengguna narkoba yang tertangkap tidak dipenjara, tetapi langsung ditempatkan di tempat rehabilitasi
Setuju
Tidak Setuju
Tidak tahu

Agenda Kegiatan
PrefJuli 2014Next
MngSenSelRabKamJumSab
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
Aktifkan NSP/RBT GEPENTA
"Haramkan Narkoba Cegah Tawuran Anarkis"
Oleh: GEPENTA Trio

Ketik:
RING ON 1310572
Kirim: 1212

Ketik:
RING ON 0310572
Kirim: 1212

Mentari, Matrix, Star One
Ketik:
SET 1902018
Kirim: 808

M3
Ketik:
SET 190201899
Kirim: 808

Ketik:
RING 0310572
Kirim: 888

Ketik:
10108667
Kirim: 1818
DAPATKAN KEMBALI: Buku "Globalisasi Peredaran Narkoba dan Penanggulangannya di Indonesia" Karya Brigjen Pol (Purn) Dr. Drs. Parasian Simanungkalit, SH, MH. Tersedia di Kantor DPN Gepenta atau bisa menghubungi layanan 081284390974. Harga Rp.60.000 (Belum termasuk ongkos kirim)